Tuntut Pemerintah Segera Terapkan UU Disabilitas

Ketua IWAPI Surabaya (Kiri) saat menjadi pembicara “Langkah Awal Memberdayakan Remaja Dewasa Autisme”. Photo : Norman Edogawa

Surabayastyle – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Surabaya dan Yayasan Advokasi dan Sadar Autisme (ASA) menggelar seminar pengusaha bertema “Langkah Awal Memberdayakan Remaja Dewasa Autisme”. Dengan tujuan mengajak pengusaha maupun perusahaan dan pemerintah membuka lapangan pekerjaan bagi penderita autisme. Senin (02/04/2018).

Menurut Ketua Iwapi Surabaya, remaja dan dewasa yang menderita autisme juga mempunyai hak setara manusia normal lainnya untuk memperoleh pekerjaan dan mencari nafkah. Meski mempunyai hambatan dalam hal mental maupun pikiran, mereka jika dibimbing juga dapat dipekerjakan sebagai karyawan.

“Kami kan pihak entrepreneur (Pengusaha), pengusaha itu pasti maulah mengadopsi segala macam apa yang ada di sekeliling dan lingkungan kita, apalagi kita bisa memberikan nilai tambah bagi mereka. Artinya mereka dapat income dapat pengalaman, mereka dapat teman, kita juga mendapatkan bantuan. Karena rata-rata anak autis kalau dibimbing dia bisa jadi juga, dia sangat detail terhadap sesuatu”, ujar Reny Widya Lestari.

Hal senada juga diutarakan Ketua Yayasan ASA, Oky Mia Octaviany, agar pengusaha dan masyarakat juga memperhatikan penderita autis, karena Undang-Undang (UU) Disabilitas telah diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2017.

“Itu justru yang kita tuntut memang untuk pemerintah, karena memang sudah terbit ya Undang-undangnya kemarin thaun 2017. Itu ada UU disabilitas, itu memang pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan , pekerjaan dan pelayanan umum dan lain-lain itu ya, untuk mereka agar bisa membaur menjadi Satu dengan masyarakat biasa tanpa ada diskriminasi”, urai Oky.

UU Disabilitas sejak diterbitkan belum pernah disosialisasikan pemerintah, sehingga sampai saat ini masih banyak warga Negara Indonesia yang menderita autism tidak mendapatkan kesempatan bekerja seperti masyarakat umum. Padahal di dalam UU tersebut jika dilaksanakan, maka tak sedikit tenaga penderita autis bisa terserap perusahaan dan mengurangi jumlah pengangguran.

“Kalau di UU itu, setiap perusahaan wajib mengambil ada yang 2 %, ada yang 5 % dari jumlah karyawannya. Itu di UU Disabilitas sudah jelas, tapi memang belum disoalisasikan oleh pemerintah UU ini. Sosialisasi aja belum apa lagi penerapannya”, tambah Wanita cantik ini. (NE)